Minggu, 29 September 2019

SBY Disebut Raja Utang Demokrat Bandingkan dengan Jokowi

SBY Disebutkan Raja Utang, Demokrat Banding dengan Jokowi

Jakarta -Seorang pria bernama Permadi Arya atau diketahui jadi Abu Janda mengupload video polemis mengenai utang pemerintah. Video yang diupload melalui Youtube itu memperbandingkan utang pemerintah di masa Susilo Bambang Yudhoyono dengan beberapa presiden yang lain. Menurut Abu Janda, sepanjang 10 tahun pemerintahannya, SBY mewarisi utang Rp 3.727 triliun atau naik Rp 2.497 triliun dari waktu pemerintahan awalnya.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rachland Nashidik data yang dikatakan Permadi Arya itu tidak semua benar. Ada data yang menyengaja direkayasa tidak sesuai bukti untuk mendiskreditkan pemerintah masa SBY, tutur Rachland melalui info tercatat yang diterima Tempo pada Kamis, 12 April 2018.

Dalam video yang dikasih judul Tips untuk Pemula masalah Utang Indonesia itu, Abu Janda memperbandingkan data utang waktu pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi serta tiga presiden awalnya. Utang masa Soeharto sejumlah Rp.673 triliun, masa Megawati Soekarnoputri tinggalkan utang Rp. 1230 triliun atau naik 557 triliun, serta masa SBY mewariskan utang Rp 3.727 triliun atau naik 2497 triliun dari waktu pemerintahan awalnya. Sesaat masa Jokowi, mencatat utang Rp. 4.034 triliun dalam empat tahun pemerintahannya.

Menurut Rachland, data-data itu tidak semua benar. Data yang dikatakan pada masa Presiden Megawati serta Jokowi semua benar sesuai data Kementerian Keuangan, tetapi untuk data utang pada masa Presiden SBY tidak benar serta jauh dari bukti sebetulnya, tutur Rachland.

Sepanjang 10 tahun pemerintahan SBY, sambungnya, jumlahnya utang pemerintah sebesar Rp.1.309,48 triliun. Sesaat pemerintahan Jokowi yang baru 3,5 tahun sudah mengumpulkan utang sekitar Rp.1.433,64 triliun. Dari data itu siapa sebetulnya yang patut di juluki Raja Utang? tutur Rachland.

Direktur Taktik serta Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengendalian Pembiayaan serta Efek (DJPPR) Kementerian Keuangan Schneider Siahaan awalnya mengatakan, utang itu tidak sepantasnya diperdebatkan sebab negara berutang untuk semata-mata tingkatkan perekonomian negara. Kita baru pandai di level mengomentari saja. Belum dapat di level jalan keluar, tutur Schneider dalam diskusi Iluni Kampus Indonesia di Universitas UI Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 3 April 2018.

DEWI NURITA I LANI DIANA WIJAYA