, Bojonegoro -Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro sekarang tidak harus pergi ke Kota Surabaya atau di Madiun, bila ingin mengatur Paspor, visa dan lain-lain. Karena sekarang sudah dibuka Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kelas I Tanjungperak untuk Bojonegoro serta sekelilingnya.
Pertama kali, Kantor UKK Kelas I Tanjungperak di Bojonegoro, diadakan soft rilis oleh Bupati Bojonegoro Suyoto bersama dengan Kepala Kantor Daerah Hukum serta HAM Propinsi Jawa Timur Susy Susilowati , Senin, 29 Januari 2018. Dengan sah operasional Kantor UKK, akan dibuka oleh Menteri Hukum serta HAM, Yasona Laloly pada 3 Februari 2018 akan datang.
Bupati Suyoto menjelaskan, masyarakat Bojonegoro serta seputar sekarang tidak harus sulit payah mengatur dokumen penting, seperti paspor, dan visa. Berarti ini sisi dari bentuk Negara ada di tengahnya warga, terutamanya di Bojonegoro. ”Kantor ini benar-benar bermakna,” katanya di Kantor UKK Kelas I Tanjungperak di Jalan Patimura Kota Bojonegoro, Senin, 29 Januari 2018.
Sesaat Kepala Kanwil Hukum serta HAM Propinsi Jawa Timur Susy Susilowati, menjelaskan beberapa staf harus cermat dalam melakukan pekerjaan. Ini sebab kantor ini yang mengeloka masalah beberapa surat penting, yang itu adalah dokumen Negara. “Harus berhati-hati,” katanya di acara itu.
Data di Kantor Pekerjaan Umum Kimpraswil Bojonegoro, mengatakan bangunan UKK di Bojonegoro memiliki ukuran 2054 mtr. persegi tempat asset Pemerintah Bojonegoro. Terbagi dalam Gedung A ,B , rumah gesek, Mushola, kantin dua buah, toilet 3 unit, pos satpam serta ruang parkir.
Sedangan sumbernya datang dari APBD -P tahun 2017 yaitu Gedung A rehabilitasi gedung sisa Dinas Perhutanan serta Perkebunan sejumlah Rp 1.536.621.840. Gedung B pembangunan gedung di Jalan Patimura sejumlah Rp 2.574.452.970. Keseluruhan pagu budget fisik sampai Rp 4.111.074.810.
Amin, salah satunya masyarakat Dander, Bojonegoro akui senang dengan dibukanya Kantor UKK di Bojonegoro. Sampai kini keluarganya harus mengatur visa serta paspor ke Madiun atau Surabaya serta hal tersebut telah sekian tahun lamanya. Contohnya untuk masalah bila masyarakat ingin pergi haji atau umroh di Makkah.
”Kini tidak harus mengatur (paspor) di luar kota,” tegasnya pada Temo, Senin, 29 Januari 2018. Ia menyebutkan, tidak hanya masyarakat di Bojonegoro, pasti berguna juga untuk masyarakat di Tuban serta Lamongan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar